bisnis pengesahan dokumen anggaran

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, sudah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2024 kepada seluruh menteri dan pimpinan lembaga, sekaligus daftar alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2024 kepada para kepala daerah. Penyerahan tersebut ditunaikan secara simbolis di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11).

Disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di dalam pidatonya, bahwa keadaan international selagi ini penuh bersama ketidakpastian. “Dampak perubahan iklim makin nyata, potensi krisis dan resesi pun tak kunjung mereda. Sehingga aku inginkan mengingatkan kepada kami seluruh untuk terus waspada.”

Untuk itu, kepada para pejabat yang hadir, Presiden Joko Widodo mengingatkan sebagian perihal terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Pertama, anggaran yang sudah diberikan wajib digunakan secara disiplin, teliti, dan tepat sasaran. Tak lupa, selamanya mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Kemudian realisasi penggunaan anggaran wajib ditunaikan sesegera mungkin, mulai Januari 2024 mendatang. Terakhir, selamanya antisipasi ketidakpastian, pemerintah wajib lincah di dalam mengadapi perubahan-perubahan yang ada.

“Setiap rupiah yang dibelanjakan adalah uang rakyat. Sehingga kami wajib fokus pada hasil dan berikan fungsi secara maksimal kepada rakyat,” tegas Presiden Joko Widodo kala berikan petunjuk terkait pelaksanaan APBN 2024.

APBN 2024 dirancang bisa bertahan hadapi dinamika gejolak ekonomi global, bersama fokus pada lima bidang prioritas, yakni 1) prioritas bidang pendidikan, diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing dan bisa beradaptasi; 2) prioritas bidang kesehatan, diarahkan untuk akselerasi penurunan stunting dan melanjutkan transformasi sistem kesehatan; dan juga 3) prioritas bidang dukungan sosial, diarahkan untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan terhitung kemiskinan esktrem, membangun SDM di dalam jangka panjang, dan meningkatkan kesejahteraan. 

Kemudian, 4) prioritas bidang infrastruktur, diarahkan untuk mendorong percepatan dan pemerataan Pembangunan di dalam rangka peningkatan kapasitas memproses dan daya saing, dan 5) prioritas bidang ketahanan pangan, diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan, akses, dan stabilitas harga pangan.

Dijelaskan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, untuk tahun 2024, target pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp2.802,3 triliun. Angka ini akan dicapai melalui optimalisasi dan merawat iklim investasi di sedang ketidakpastian global.

“Belanja pemerintah pusat akan diarahkan untuk perbaikan kualitas SDM yang akan memakan memadai besar alokasi anggaran APBN. Belanja negara 2024 ditujukan untuk menuntaskan infrastruktur-infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, dan menunjang reformasi birokrasi dan juga aparatur negara,” ucap Menkeu.

Di segi lain, TKD yang dialokasikan pada tahun ini sebesar Rp857,6 triliun, di mana berlangsung kenaikan 5,3 prosen dibandingkan tahun 2023. Peningkatan ini ditujukan untuk menunjang penggajian Pegawai Pemerintah bersama Perjanjian Kerja (PPPK) Daerah, terlebih untuk guru dan tenaga kesehatan. Hal ini menjadi upaya untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah, menunjang operasional sekolah, pendidikan anak umur dini dan pendidikan kesetaraan, dan juga untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting.

“2024 adalah tahun terakhir pemerintahan di periode ini, aku mau anggaran yang diberikan bisa dioptimalkan. Tuntaskan agenda pembangunan yang sudah direncanakan tapi belum terselesaikan, untuk memperkuat pondasi bagi pemerintahan yang akan datang,” pungkas Presiden Joko Widodo.

Digitalisasi Pengesahan DIPA

Dijelaskan oleh Menkeu Sri Mulyani, bahwa penyerahan DIPA dan TKD 2024 ditunaikan berlainan bersama tahun-tahun sebelumnya. APBN 2024 ditunaikan melalui sistem digitalisasi. Mulai berasal dari rencana anggaran sampai penandatanganan ditunaikan secara elektronik. Proses lpo88 bisnis pengesahan dokumen anggaran sebelum akan digitalisasi mengikuti 12 step yang terlalu rumit. Saat ini hanya 4 step dan menggunakan aplikasi digital Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

Penetapan penandatanganan DIPA secara elektronik akan tersertifikasi dan menjadi keliru satu upaya berasal dari segi penjaminan keamanan dan penjaminan kenirsangkalan pada mereka yang mempunyai otoritas anggaran. Upaya menanggung aspek keamanan informasi yang menanggung informasi tidak bisa disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima (kenirsangkalan) sumber daya terhitung akan menanggung keamanan knowledge dan informasi. Hal tersebut bersamaan bersama Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 perihal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Hal tersebut, menurut Menkeu, diharapkan bisa meningkatkan tata kelola bersama kemudahan dan kenyamanan sistem penandatanganan dokumen, efisiensi anggaran berasal dari percetakan dan penggunaan kertas, mewujudkan green budgeting, dan juga meningkatkan keamanan dokumen dan data.

Program Prioritas Bantuan Pendidikan Kemendikbudristek

Terkait membeli prioritas 2024, dijelaskan bahwa alokasi dana untuk bidang pendidikan adalah sebesar Rp665,0 triliun. Kemendikbudristek sendiri mengelola dana sebesar Rp98,9 triliun yang akan diprioritaskan untuk program-program perluasan wajib belajar dan dukungan pendidikan, di dalam rangka menunjang transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, pada peluang selanjutnya di Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2023 memberikan rasa terima kasih atas dukungan-dukungan Presiden sepanjang ini di dalam bidang pendidikan, terlebih terkait kebijakan dan gerakan Merdeka Belajar.

Berikut adalah target dan alokasi dana untuk program prioritas pendidikan di tahun 2024. Program Indonesia Pintar (PIP) ditargetkan untuk 18.594.627 juta siswa bersama alokasi anggaran sebesar Rp13,4 triliun. KIP Kuliah ditargetkan untuk 985.577 mahasiswa bersama alokasi anggaran sebesar Rp13,9 triliun. Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) ditargetkan untuk 3.943 siswa bersama alokasi sebesar Rp107 juta. Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) ditargetkan untuk 9.276 mahasiswa bersama alokasi anggaran sebesar Rp7,7 miliar. Selain itu, upaya peningkatan kompetensi guru ditunaikan melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Bantuan Operasional Satuan (BOS) Pendidikan dialokasikan sebesar Rp59,4 triliun bersama rincian BOS sebesar Rp53,8 triliun, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp4 triliun, dan BOP Kesetaraan sebesar Rp1,6 triliun. 

Pada tahun 2024 pemerintah terhitung mengalokasikan tunjangan kepada guru ASND sebesar Rp56,6 triliun bersama rincian Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp53.3 triliun, Dana Tambahan Penghasilan (DTP) sebesar Rp1,3 triliun, dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) sebesar Rp2 triliun. Alokasi tunjangan tersebut sudah perhitungkan kenaikan gaji pokok ASND sebesar 8 prosen pada tahun 2024.

Kemudian, di dalam rangka peningkatan SDM dan pemerataan fasilitas pendidikan berkualitas, pemenuhan fasilitas prasarana pendidikan diwujudkan melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan. Pada Tahun Anggaran 2024, DAK Fisik Bidang Pendidikan dialokasikan sebesar Rp15,29 triliun untuk pemenuhan fasilitas prasarana di 12.626 satuan pendidikan seluruh Indonesia, untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SKB, SMA, SLB dan SMK.